backgrounds | Free Pics -->

WELCOME TO MY BLOG...!!!

Meningkatkan minat membaca dapat mempengaruhi anda dalam meningkatkan wawasan anda. sehingga bila anda membiasakan membaca, maka anda membiasakan diri anda menjadi pribadi yang berwawasan.

semoga sukses untuk tiap pencapaian...

Rabu, 08 Juni 2011

ACCORD (Perdamaian) DALAM HUKUM KEPAILITAN

BAB I
PENDAHULUAN
Perdamaian ( Accord )

Perdamaian dalam kepailitan adalah terjemahan dari kata akkoord. Berbeda dari perdamaian dalam lapangan hukum perdata secara umum, perdamaian dalam kepailitan Bukan untuk mengakhiri sengketa atau mencegah suatu sengketa, karena perkara kepailitan Tidak termasuk dalam jurisdiksi contentius sebagaimana halnya perkara gugatan perdata biasa, akan tetapi termasuk dalam jurisdiksi voluntair karena merupakan permohonan putusan pernyataan pailit. Dalam kepailitan tidak ada sengketa, oleh karenanya perdamaian dalam kepailitan (i) dilakukan setelah perkaranya diputus (putusan pernyataan pailit telah diucapkan) dan tidak dilakukan sebelum perkara diajukan ke Pengadilan ataupun setelah para pihak didamaikan menurut ketentuan Pasal 130 HIR yang berbunyi “Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding. Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.
Penjelasan:
Menurut pasal ini apabila pada hari yang ditentukan ke dua belah pihak datang menghadap di persidangan, baik mereka sendiri atau pun kuasa mereka, maka Hakim berusaha untuk mendamaikan lebih dahulu ke dua pihak itu. Apabila usaha ini berhasil, maka di persidangan lalu dibuat suatu Akte persetujuan. Diputuskan bahwa ke dua belah pihak harus memenuhi persetujuan itu. Kekuatan akte ini sama dengan kekuatan suatu keputusan Hakim biasa dan dijalankan pula seperti keputusan biasa, akan tetapi putusan semacam itu tidak boleh dimintakan banding atau kasasi.
Apabila perlu dipergunakan juru bahasa, dapat dipakai peraturan dalam pasal 131”.
Dan (ii) bertujuan menyelesaikan kewajiban utang debitor pailit kepada para kreditornya secara sebaik-baiknya.
Perbedaan dari Yurisdiksi Contetiosa dan Yurisdiksi Voluntair yaitu :

Yurisdiksi Contetiosa    Yurisdiksi Voluntair      
- Para Pihak
dua pihak yaitu tergugat dan penggugat.
- Aktifitas Hakim
Hakim yang memeriksa perkara hanya terbatas pada apa yang diperkarakan untuk diputuskan.
- Kebebasan Hakim
Hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan UU dan tidak berada dalam tekanan atau pengaruh siapapun (Hakim bersifat Independen).
- Kekuatan mengikat Keputusan Hakim
Putusan hakim hanya mempunyai kekuatan mengikat pada para pihak yang bersengketa dan keterangan saksi yang diperiksa / didengarkan keterangannya.    -   Satu Pihak
Pemohon.
-   Aktifitas Hakim
Aktifitas hakim lebih dari apa yang dimohonkan oleh pihak yang bermohon karena hanya bersifat administrasi.
-   Kebebasan hakim
Hakim mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan untuk mengatur sesuatu hal.
-   Kekuatan mengikat Keputusan Hakim
Kekuatan mengikat hakim terhadap semua orang.   

BAB II
PEMBAHASAN
Perdamaian (Accord) merupakan Upaya yang dilakukan debitur dengan para kreditur konkuren dapat digunakan sebagai sarana dan upaya untuk menyelesaikan kredit macet karena tujuan utama dari perdamaian dengan restrukturisasi utang adalah memberi kesempatan kepada debitur untuk dapat terus berusaha dengan tenang, sehingga debitur dapat melunasi utang-utangnya dan terhindar dari pailit.Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Justru perdamaian inilah yang sebenarnya merupakan tujuan dan motif dilakukannya penundaan kewajiban pembayaran utang. Termasuk dalam perdamaian di sini adalah proses restrukturisasi utang antara debitur dan pihak kreditur. Pada prinsipnya perdamaian merupakan "kata sepakat" antara para pihak yang beri’tikad untuk mencari keadilan, jalan terbaik bagi para pihak (win-win solution) dan melindungi hak para pihak yang bertikai, yaitu kreditur dan debitur.  Debitur pailit berhak untuk menawarkan rencana perdamaian (accord) kepada para krediturnya. Namun, apabila debitur pailit mengajukan rencana perdamaian, bataswaktunya paling lambat delapan hari sebelum rapat pencocokan rapat piutang menyediakannya di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan.
Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
Debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.apabila tidak dapat dibuktikan maka dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali.



Prosedur Perdamaian   
Dalam penyelesaian perkara tentu diusahakan perdamaian sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata yang bersumber dari HIR menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara hakim wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Dalam perkara kepailitan perdamaian tidak diusahakan di awal, karena hakim hanya diberi waktu 60 hari untuk mengeluarkan putusan. Dengan waktu yang sesingkat itu mana mungkin diusahakan perdamaian terlebih dahulu. Perdamaian dalam kepailitan justru diusahakan setelah putusan yang menyatakan bahwa debitor dalam keadaan pailit. Berdasarkan Pasal 144 UUK yang menyatakan bahwa “debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor”. Perdamaian merupakan perjanjian antara debitor dengan para kreditor dimana debitor menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi.
Selama berlangsungnya perundingan Debitor Pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren (Kreditur yang tidak memiliki hak jaminan atas harta debitur sebagai jaminan pelunasan utang) yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui, Hasil dari rapat perundingan itu kemudian dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh hakim pengawas dan penitera pengganti. berita acara tersebut wajib memuat antara lain sebagai berikut :

1. isi perdamaian;
2. nama kreditor yang hadir
3. suara yang dikeluarkan;
4. hasil pengumungutan suara; dan
5. segala sesuatu yangterjadi dalam rapat.
Kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui rencana perdamaian atau Debitor Pailit, dapat meminta kepada Pengadilan pembetulan berita acara rapat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tersedianya berita acara rapat.
Selanjutnya menurut Pasal 156 UUK Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut. Pengesahan oleh pengadilan seperti ini disebut homologasi. Sidang Pengadilan harus diadakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara atau setelah dikeluarkannya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan. Selama sidang, Kreditor dapat menyampaikan kepada Hakim Pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian. Pada hari yang ditetapkan Hakim Pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis,
sedangkan tiap-tiap Kreditor baik sendiri maupun kuasanya, dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.
PENOLAKAN PERDAMAIAN
 Dalam permohonan penetapan itu, rencana perdamaian yang diajukan dapat diterima atau bahkan ditolak oleh pengadilan. Alasan rencana perdamaian tersebut ditolak antara lain :
1. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
2. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
3. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.
Bila penolakan pengesahan perdamaian itu terjadi, baik Kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun Debitor Pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi. Namun, bila yang terjadi sebaliknya yang berarti rencana perdamaian tersebut dikabulkan maka Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara dan Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai dapat mengajukan kasasi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan.





Akibat Hukum Accord (Perdamaian)
Dengan putusan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap itu pula, maka kepailitan debitor dinyatakan berakhir. Menurut Munir Fuady, ada 10 akibat hukum yang terjadi dengan putusan perdamaian itu, yaitu :
1. Setelah perdamaian, kepailitan berakhir
2. Keputusan penerimaan perdamaian mengikat seluruh kreditor konkuren
3. Perdamaian tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor yang diistimewakan
4. Perdamaian tidak boleh diajukan dua kali
5. Perdamaian merupakan alas hak bagi debitor
6. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap guarantor (Penjamin) dan rekan debitor
7. Hak-hak kreditor tetap berlaku terhadap benda-benda pihak ketiga
8. Penangguhan eksekusi jaminan utang berahir
9. Actio pauliana berakhir
10. Debitor dapat direhabilitasi
Kewajiban debitor selanjutnya ialah melaksanakan apa isi perdamaian dengan baik, karena bila ia lalai melaksanakan isi perdamaian maka kreditor bisa menuntut pembatalan perdamaian yang bukan tidak mungkin debitor kembali dalam keadaan pailit. Dalam hal kepailitan dibuka kembali, maka kali ini tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian.
Setelah berakhirnya kepailitan Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit. Rehabilitasi ini adalah pemulihan nama baik debitor seperti semula. Permohonan rehabilitasi itu harus dilampiri bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, Setiap Kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan dan Panitera harus memberi tanda penerimaan. Setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari itu Pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Terhadap putusan Pengadilan itu tidak tersedia upaya hukum. Putusan yang mengabulkan rehabilitasi wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus dicatat dalam daftar umum.
Dalam hal kepailitan dibuka kembali,harta pailit dibagi diantara para kreditur, dengan cara:
a)    Jika kreditur lama maupun kreditur baru belum mendapat pembayaran, hasil penguangan harta pailit dibagi diantara mereka secara merata adalah pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing.
b)    Jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada kreditur lama,kreditur lama dan kreditur baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan presentase yang telah disepakati dalam perdamaian.
c)    Kreditur lama dan kreditur baru berhak memperoleh pembayaran secara merata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagai mana dimaksud pada huruf b sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui.
d)    Kreditur lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.



BAB III
KESIMPULAN

Perdamaian (Accord) merupakan Upaya yang dilakukan debitur dengan para kreditur konkuren dapat digunakan sebagai sarana dan upaya untuk menyelesaikan kredit macet karena tujuan utama dari perdamaian dengan restrukturisasi utang adalah memberi kesempatan kepada debitur untuk dapat terus berusaha dengan tenang, sehingga debitur dapat melunasi utang-utangnya dan terhindar dari pailit.
Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
Pembatalan terhadap suatu kesepakatan, dalam hal ini perdamaian dalam kepailitan dapat dilakukan, bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur atau menyalahi prosedur dalam hal kesepakatan itu sendiri.















DAFTAR PUSTAKA

___Internet, http://pwpamungkas.wordpress.com/page/2/, diakses 6 Juni 2011
___Internet, HERZIEN%20INLANDSCH%20REGLEMENT.pdf. diakses 6 Juni 2011
___Internet,  http://eprints.ui.ac.id/15456/. (terakhir diakses 23 Mei 2011)
___Internet, http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2004/37-04.pdf .  Diakses : 6 juni 2011
___Internet, http://hukumpedia.com/index.php?title=Kreditur_konkuren. Diakses : 6 juni 2011
___Internet, http://www.lbh-makassar.org/?p=2658. (Terakhir diakses 27 April 2011)
___Internet, http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132589-T27738-Penerapan%20hukum-Tinjauan%20literatur.pdf . Diakses : 6 Juni 2011

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar